Tugas 2 "PERANAN PERBANKAN DAN PEREKONOMIAN INDONESIA" (softskill Ekonomi Koperasi#) smstr6

Nama               : Puji Rahayu

Kelas               : 3DD04

NPM               : 34209019

Kata kunci       : Peranan Perbankan dan Perekonomian Indonesia

ABSTRAK
Peran Perbankan Nasional Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan Perbankan merupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitor dan kreditor. Dengan demikian, pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan kemudian roda perekonomian bergerak. Untuk menciptakan perbankan sehat harus dilakukan pendekatan yang terdiri dari tiga pilar, yaitu pengawasan, internal governance dan disiplin pasar. Pendekatan ini harus dilakukan karena badan pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh otoritas harus dilengkapi dengan disiplin internal bank serta disipli pasar. Melibatkan internal governance dalam melakukan pengawasan karena bank merupakan tempat terbaik untuk mengatur dan memelihara praktik manajemen bank yang sehat. Pentingnya pengawasan juga disebabkan karakteristik usaha bank. Berbeda dengan perusahaan jasa keuangan lainnya bank menyediakan produk berupa penerimaan simpanan dan pemberian kredit. Produk dalam bentuk simpanan harus dibayar oleh bank setiap saat atau beberapa waktu setelah adanya permintaan pembayaran dari nasabah.

BAB I   

PENDAHULUAN

PERAN BANK INDONESIA DALAM STABILITAS KEUANGAN

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan  tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.

Pertanyaannya, bagaimana peranan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan? Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi.  Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation targeting framework.

Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (law enforcement) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (law enforcement) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang  bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.

Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan  melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR,  Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

Para ahli perbankan di negara-negara maju mendefinisikan bank umum sebagai institusi keuangan yang berorientasi laba. Untuk memperoleh laba tersebut bank umum melaksanakan fungsi intermediasi. Karena diizikan mengumpulkan dana dalam bentuk deposito, bank umum disebut juga sebagai lembaga keuangan depositori. Berdasarkan kemampuannya menciptakan uang (giral), bank umum dapat juga disebut sebagai bank umum pencipta uang giral.
Pengertian bank umum menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 :

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.“

Fungsi-fungsi bank umum yang diuraikan di bawah ini menujukkan betapa pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern, yaitu :

1.    Penciptaan uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan possisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

2.    Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran.

Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

3.    Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

4.    Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

5.    Penyimpanan Barang-Barang Berharga

Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

6.    Pemberian Jasa-Jasa Lainnya

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.

Jasa-jasa ini amat memudahkan dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pihak yang menggunakannya.

BAB II

PEMBAHASAN

Struktur perbankan Indonesia yang terdiri dari sejumlah bank dengan jumlahkepemilikan aset yang berbeda dapat berdampak pada perbedaan respon yang diberikanterhadap perubahan kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral. Hal tersebut sejalandengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruby P. Kishan & Opiela (2000) terhadapperbankan di Amerika Serikat pada tahun 1980 sampai dengan 1995 yang bertujuan untukmembuktikan berjalannya mekanisme transmisi melalui jalur kredit, dengan mengelompokan bank menurut jumlah aset yang dimiliki dan tingkat capital leverage ratio. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Phillip Engler dan Terhi Jokipii (2007) terhadap perbankanAustria pada periode 1997 sampai dengan 2003 yang bertujuan menganalisis bagaimana kelebihan cadangan modal yang dimiliki bank dapat mempengaruhi keputusan pemberiankredit bank serta dampaknya terhadap transmisi kebijakan moneter dari bank sentral terhadapperekonomian di Austria. Kedua penelitian tersebut menunjukan hasil yang senada yaitubahwa kelompok bank yang lebih responsif terhadap perubahan kebijakan moneter. Dampak perubahan adalah kelompok bank kecil, hal ini berarti transmisi kebijakan moneter bergeraklebih efektif pada kelompok bank kecil. Peran Perbankan Nasional Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan Perbankanmerupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitor dan kreditor. Dengan demikian,pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dankemudian roda perekonomian bergerak. Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihanlikuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan(tekanan) produksi dan/ataudistribusi (kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnyadistribusi). Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakanmoneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negaradalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (Government), seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunaninfrastruktur, regulasi, dll. Inflasi tarikan permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimanabiasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yangtinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimanana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga banksentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan. Inflasi desakan biaya terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru.Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis disumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.  Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal, yaitu : Kenaikan harga, misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji, misalnya. Kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga barang-barang. Tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jikakenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itudisebut inflasi tertutup (Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semuabarang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang). Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan : 1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun) 2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun) 3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun) 4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun) Bank sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentralsuatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar.Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwakebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral -termasuk pemerintah.Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurangindependen -- salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakankebijakan moneter untuk mendorong perekonomian -- akan mendorong tingkat inflasi yanglebih tinggi. Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan/atau tingkat sukubunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi)maupun eksternal (kurs). Saat ini pola inflation targeting banyak diterapkan oleh bank sentraldi seluruh dunia, termasuk oleh Bank Indonesia. Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah terjadinya bank runs and panics. Kepercayaan masyarakat juga diperlukan karena bank tidakmemiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus, Industri perbankan di Indonesia telah mengalami masalah-masalah yang apabiladiamati akar penyebabnya (root causes) adalah lemah dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Hal ini menyebabkan industri perbankantidak dapat secara berhati-hati (prudent) menyerap pertumbuhan risiko kredit dan hargadomestik yang cepat berubah. Sementara itu, tidak transparannya praktik dan pengelolaan(practices and governance) suatu bank mengakibatkan badan pengawas sulit mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat bank.Tantangan lain yang dihadapi bank adalah berpalingnya nasabah tradisional bank kepadasumber pembiayaan lain. Tersedianya banyak alternatif sumber dana bagi perusahaan-perusahaan besar yaitu antara lain dari perusahaan-perusahaan modal ventura, perusahaan-perusahaan leasing, perusahaan-perusahaan hire-purchase, perusahaan-perusahaan anjak piutang, perusahaan-perusahaan forfeiting, pasar uang, dan pasar modal dengan berbagai debt instrumentnya seperti promissory notes dan obligasi serta equity instrumentnya mempertajam persaingan yang dihadapi bank. Sementara itu, larangan terhadap bank untuk melakukan kegiatan di pasar modal mempersempit kemampuan bank dalam menyalurkan dananya sehingga menjadi alasan bagi bank untuk melakukan kegiatan pada pemberian kredityang berisiko tinggi yang pada gilirannya berakibat pada keamanan dan kesehatan industry perbankan. Masalah paling berat yang dihadapi industri perbankan dan badan pengawas bankadalah kelalaian pengurus bank serta penipuan dan penggelapan yang mereka lakukan. Halini dapat dilihat dari praktik para bankir antara lain berupa besarnya kredit yang disalurkankepada kelompok usahanya sendiri. Pemberian kredit kepada kelompok usaha sendiri tersebut sering kali tidak diiringi dengan analisis pemberian kredit yang sehat.Padahal praktik seperti ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai penipuan. Untuk mendapatkan dan atau mempertahankan kepercayaan masyarakat, industri perbankan harusdiatur dan diawasi dengan ketat baik melalui peraturan langsung (direct regulation) maupunperaturan tidak langsung (indirect regulation). Peraturan langsung bertujuan mengurangikewenangan pengurus bank dalam menjalankan kegiatan usaha. Bank misalnya dilarang memberikan kredit kepada suatu perusahaan melebihi prosentase tertentu dari modalnya. Sedangkan peraturan tidak langsung didasarkan pada pemberian insentif yang bertujuan mempengaruhi sikap tertentu dari pengurus bank, misalnya melalui penerapan peraturan mengenai persyaratan risk-based capital. Beberapa prinsip dapat dijadikan landasan dalam menyusun peraturan perbankanyaitu: efisiensi, keadilan sosial, pengembangan sistem, dan pemeliharaan institusi. Tujuannya adalah untuk menciptakan perbankan yang aman dan sehat (safe and sound banking). Untuk mencapai tujuan tersebut kepada badan pengawas bank perlu diberi kewenangan luas untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan. Kewenangan tersebut antara lain berupa kewenangan menetapkan berapa besarnya modal yang harus dimiliki, berapa besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada suatu perusahaan, siapa yang boleh menjadi pengurus bank dan sebagainya. Kewenangan mengawasi diberikan dengan tujuan untuk memonitor apakah bank melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu pula dikaji untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada badan pengawas. Kewenangantersebut bertujuan untuk melindungi nasabah, melindungi perekonomian dan menjaga tidakterjadinya konsentrasi bisnis. Perlindungan terhadap nasabah merupakan alasan paling dasar untuk mengawasi bank karena nasabah merupakan target yang mudah bagi pencurian oleh pengurus bank. Pentingnya pengawasan terhadap industri perbankan secara jelas dinyatakan oleh Adam Smith sebagai berikut:“being the managers of other people’s money than of their own, it cannot well be expected,that they should wacth over it with the same anxious vigilance with which partners in aprivate copartnery frequently watch over their own… Negligence and profusion, therefore,must always prevails, more or less, in the management of the affairs of such a company.” Pentingnya pengawasan juga disebabkan karakteristik usaha bank. Berbeda denganperusahaan jasa keuangan lainnya bank menyediakan produk berupa penerimaan simpanandan pemberian kredit. Produk dalam bentuk simpanan harus dibayar oleh bank setiap saatatau beberapa waktu setelah adanya permintaan pembayaran dari nasabah.

Produk bank berupa pemberian kredit menggunakan sumber dana yang berasal dari simpanannasabah. Aset bank dalam bentuk pemberian kredit tersebut hanya dapat ditagih oleh banksesuai dengan jangka waktu perjanjian kredit yang disepakati bank dengan nasabahnya. Singkat kata, utang bank adalah utang yang setiap saat dapat ditagih dan wajib dibayarsedangkan piutang bank hanya dapat ditagih oleh bank berdasarkan jangka waktu tertentu.Demikian bank terekspose kepada kemungkinan terjadinya kekurangan dana apabila nasabahpenyimpan menarik simpanannya pada bank. Kondisi ini terjadi apabila mereka kehilangankepercayaan kepada bank. Itulah sebabnya bank disebut sebagai lembaga kepercayaan. Alan Greenspan mengatakan “When confidence in the integrity of a financial institutions isshaken or its commitment to the honest conduct of business is in doubt, public trust erodesand the entire system is weakened.” Sementara itu, kurang transparannya bank menyebabkan reputasi merupakan masalah sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bank. Rumor dapat memperlemah kepercayaannasabah terhadap bank. Untuk itu bank harus menerapkan prinsip kehatihatian dalammenjalankan kegiatan usahanya. Industri perbankan tidak saja rawan di rampok oleh pengurus dan atau pemiliknya tetapi juga rawan sebagai tempat penyembunyian hasil kejahatan. Itulah sebabnya bank harus mengenal nasabahnya yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah (know your customer Principe) dan juga menerapkan prinsip kenali karyawan (know your employee). Dengan menerapkan kedua prinsip itu maka reputasi bank akan terjaga dan kepercayaan nasabah meningkat. Pengalaman menunjukan bahwa penyelesaian likuidasi bank selalu berlarut-laruts sehingga merugikan nasabah dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapatmembuat kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun. Padahal untuk menyelesaian bank bermasalah telah diberlakukan ketentuan yang berbeda dengan ketentuan penyelesaianperusahaan non bank. Maksudnya adalah agar penyelesaian bank bermasalah dapat dilakukandengan cepat. Kecepatan penyelesaian bank bermasalah merupakan kunci terciptanyakepercayaan masyarakat. Berkurangnya kepercayaan terhadap suatu bank dengan mudah menyebar ke bank lain yang pada dasarnya sehat. Ini terjadi karena nasabah mengetahui bahwa apabila terjadi rush, maka nilai aset bank akan turun dengan cepat sehingga nasabahakan berupaya menarik simpanannya sebelum nasabah yang lain. Untuk mempermudah dikeluarkannya bank bermasalah dari sistem perbankan salahsatu caranya adalah dengan mendirikan asuransi simpanan. Asuransi simpanan merupakan  mekanisme untuk mempermudah bank bermasalah “dikeluarkan” dari industri perbankan. Alasannya adalah asuransi simpanan menyediakan jalan agar biaya sosial dan politik akibat kebangkrutan bank dapat diminimalkan. Disamping itu asuransi simpanan juga bertujuan menurunkan kemungkinan terjadinya rush, dan sekaligus melindungi nasabah penyimpankecil yang secara sosial dan politik tidak dapat menanggung beban kerugian akibatkebangkrutan bank. Teori keuangan modern mengajarkan bahwa pada suatu masyarakat yangcorruption-resistant sekalipun, nasabah penyimpan harus tetap khawatir tentang sikapoportunistik pengurus dan pemilik bank. Kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam mengkordinir aksi kolektif gunamengawasi sikap oportunistik pengurus dan pemilik bank memiliki dua akar yang menjalin. Pertama, kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam memperoleh informasiterpercaya tentang perkembangan yang tidak menguntungkan dan mengobservasi tindakanmerugikan oleh pengurus bank termasuk kesemberonoan, ketidak hati-hatian, kecurangan danself dealing. Kedua, kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam menganalisis danmerespons setiap informasi yang diperoleh. Untuk menanggulangi kesulitan yang dihadapi oleh nasabah penyimpan setidaknya ada dua pendekatan yang dapat diambil, yaitu keterbukaan maksimal dan pencegahan maksimal. Keterbukaan maksimal adalah suatu kerangka keterbukaan yang secara sempurnadan tanpa biaya memberikan informasi kepada nasabah penyimpan tentang perubahan kinerjabank dan kegiatan penuh risiko yang dilakukan pengurus bank. Sedangkan pencegahanmaksimal adalah suatu situasi dimana nasabah dengan segera mengerti implikasi dariinformasi yang mengalir secara sempurna dan mereka mampu melindungi dirinya sendirisecara lengkap dan tanpa biaya dari segala ancaman terhadap kekayaan mereka. Situasiseperti itu tentunya sangat sulit bahkan mustahil untuk tercipta. Untuk itu diperlukan suatukeseimbangan dimana informasi yang tersedia tidak menyebabkan biaya yang terlalu tinggi bagi industri perbankan sehingga menghambat pengembangan usaha mereka.Dalam melakukan pembaruan terhadap industri perbankan, badan pengawas harus sangatberhati-hati. Pemberlakuan ketentuan dan kebijakan yang di anggap tidak tepat oleh pasarakan berpengaruh sangat buruk bagi stabilitas perbankan dan keuangan.Ketua US Federal Reserve, Alan Greenspan mengingatkan bahwa :

"The new world of financial trading can punish policy misalignments with amazing alacrity.This is a lesson repeated time and again, taught most recently by the breakdown of theEuropean Exchange Rate Mechanism in 1992 and the plunge in the value of Mexican Peso(in 1994). In the process of pursuing their domestic objectives, central banks cannot beindifferent to the signals coming from international financial markets. Although markets canbe harsh teachers at times, the constrains that impose discipline our policy choices andremind us every day of our longer run responsibilities." Untuk menciptakan perbankan sehat harus dilakukan pendekatan yang terdiri dari tigapilar, yaitu pengawasan, internal governance dan disiplin pasar. Pendekatan ini harusdilakukan karena badan pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatanliberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengan demikianpengawasan yang dilakukan oleh otoritas harus dilengkapi dengan disiplin internal bank sertadisiplin pasar. Melibatkan internal governance dalam melakukan pengawasan karena bankmerupakan tempat terbaik untuk mengatur dan memelihara praktik manajemen bank yangsehat. Pengikutsertaan disiplin pasar mencerminkan fakta bahwa tanpa pasar yang kompetiti dan punitive atas kegagalan bersaing di pasar, maka tidak cukup insentif bagi pemilik bank,pengurus dan nasabah untuk melakukan keputusan keuangan yang tepat. Untuk itu, perludilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perbankan. Banyak negara sepakat bahwa salah satu pendekatan yang diperlukan untuk membangun suatu sistem perbankan yang sehat dan kuat adalah dengan memberikan jaminan yang eksplisit bagi nasabah penyimpan. Sebelum pembentukan suatu lembaga penjamin yang permanen, diperlukan langkah-langkah pembaruan sistem perbankan sebagai prasyarat agar sistem tersebut dapat berjalan efektif. Alasan dasar (rationale) bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian lembaga penjamin simpanan adalah kepercayaan pada industry perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yangdiawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutantersebut dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraansosial juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggungjawab adalah suatu pendekatan yang adil dan tepat. Dengan demikian, bankdapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan perekonomian, mendukung sistem moneter yang aman dan efisien

sekaligus mencegah pengurus bank mengambil risiko berlebihan yang pada gilirannyamenghindari kemungkinan bailout oleh pemerintah. Pada bagian pendahuluan telah dijelaskan sekilas mengenai perbankan. Dari yang telah dibahas diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa peranan Bank tersebut antara lainsebagai berikut: 1. Peranan Bank Dalam Pembangunan Nasional Kegiatan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana yang menganggur dari masyarakat dan perusahaan-perusahaan kemudian disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif untuk berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perdagangan dan jasa-jasa lainnya akan meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan masyarakat. Demikian pula akan membuka dan memperluas lapangan atau kesempatan kerja. Sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang menganggur di dalam masyarakat. Kegiatan dalam pemberian jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dapat membantu memperbesar dan memperlancar arus barang-barang dan jasa-jasa dalam masyarakat.2. Peranan Bank dalam Pembagian Pendapatan Masyarakat Dalam kebijakan pemberian kredit bank mempunyai peranan yang sangat penting karena turut menentukan pembagian pendapatan masyarakat. Kredit merupakan sarana yang ampuh bagi mereka yang memperolehnya, sebab dengan memperoleh kredit seseorang dapat menguasai faktor-faktor produksi untuk kegiatan usahanya. Makin besar kredit yang diperoleh, makin besar pula faktor produksi yang dikuasai, sehingga makin besar pula bagian pendapatan masyarakat yang dapat diraihnya. Sehubungan dengan itu melalui sistem perbankan yang kita miliki dan kebijakan perkreditan yang tepat bank dapat melaksanakan fungsinya dalam membantu pemerintah untuk memeratakan kesempatan berusaha dan pendapatan di dalam masyarakat. Dengan demikian kita dapat turut mewujudkan masyarakat yang kita cita-citakan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Sekilas mengenai Peranan Bank Indonesia Dalam Stabilitas Keuangan.

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama BankIndonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan(perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitaskeuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memilikidampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitaskeuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilansistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas system keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia. Bagaimana peranan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan? Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah: Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lainmelalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi.Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakanstabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflationtargeting framework. Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negaralain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebabitu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melaluikewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (lawenforcement) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yangmenerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu,upaya penegakan hukum (law enforcement) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untukmenciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II. Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaransistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalamsistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius danmengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risikoyang bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifatsistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangirisiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain denganmenerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama system RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistempembayaran. Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sector keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset danpemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalammengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan. Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuanganmelalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut. Peranan Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peranan penting dalam system pembayaran. Ada beberapa pihak yang terlibat di dalam sistem pembayaran yaitu pihak yang menyelenggarakan sistem pembayaran, pihak yang mendukung sistem pembayaran, pihak yang memberikan jasa dalam sistem pembayaran, dan pihak yang mengatur serta mengawasi sistem pembayaran. Peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran sangat luas, karena sebagai operator, regulator, dan sekaligus sebagai pengawas. Hubungan bank sentral dengan sistempembayaran setiap Negara memiliki kadar yang berbeda, ada yang memiliki keterlibatan tinggi (Indonesia), dan ada yang sedikit (Hongkong). Peranan bank sentral dalam sistem pembayaran dapat dilihat pada tabel 1.Tabel 1: Peran Bank Sentral Dalam Sistem PembayaranNegara Keterlibatan Hubungan Dengan Sistem Pembayaran Hongkong Sedikit Memberi saran dalam regulasi Perancis Sedikit Pengawas Brunei Sedikit Dilakukan oleh Brunei Association of Bank USA Sebagian Pengawas dan OperatorInggris Sebagian Pengawas dan Operator RTGS Belanda Sebagian Pengawas dan OperatorIndonesia Ya Operator, Regulator, dan Pengawas Jepang Ya Operator dan Pengawas Malaysia Ya Kliring dan Transfer Elektro Saudi Arabia Ya Operator dan Pengawas.

Sumber: Maxwell, et all. (1996). Chandavarkar (1996). BIS dalam Tri Subari SM, danAscarya (2003).Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan UU. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, wewenang mengatur,mengawasi, dan memberi atau mencabut izin berdirinya bank mutlak menjadi wewenangBank Indonesia. Luasnya cakupan tugas dan wewenang BankIndonesia menimbulkankerentanan akan keefektifan khususnya tugas pengawasan. Mengingat begitu banyaknya bank-bank umum dan Bank Prekreditan Rakyat yang harus diawasi. Maraknya kasus perbankan seperti kasus Bank Century, City Bank, dan pembobolan bank oleh orang dalam menunjukkan lemahnya system intern bank itu sendiri dan pengawasan oleh Bank Indonesia. Oleh sebab itu, timbul gagasan tugas pengawasan perbankan diserahkan ke lembagakhusus. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang yang pembentukannya dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Tetapi sampai dengan akhir tahun 2010, lembagayang rencananya akan diberi nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum terbentuk. Tarik menarik kepentingan antara Bank Indonesia dengan pihak-pihak lain terus terjadi, sehingga terbentuknya OJK berjalan dengan alot. Rencanana OJK tidak hanya bertugas mengawasi sektor perbankan, tetapi juga jasa keuangan lainnya seperti: asuransi,dana pensiun, bursa efek, bursa berjangka, dan badan penyelenggara program jaminan sosial. Hiruk-pikuk di kalangan pemerintah seputar pencalonan Gubernur Bank Indonesia selaku pimpinan otoritas moneter di Indonesia menggantikan pimpinan sebelumnya yang terganjal kasus aliran dana ke DPR RI beberapa waktu lalu. Mengapa begitu genting hingga akhirnya memunculkan nama Boedionon yang ketika itu menjabat Menko Perekonomian sebagai calon kuat menggantikan Burhanuddin. Apa dan bagaimanakah sesungguhnya lembaga yang disebut Bank Indonesia? Apa pula peranannya jika dikaitkan dengan konteks perekonomian? Bagaimanakah politik yang mungkindimainkan dalam kekuasaan moneter? Peran Bank Dunia dalam Kemunduran Perekonomian Indonesia. Sejarah Bank Dunia Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan global yang secara struktural berada dibawah PBB dan diistilahkan sebagai “specialized agency”. Bank Dunia dibentuk tahun 1944 sebagai hasil dari Konferensi Bretton Woods yang berlangsung di AS. Konferensi itu diikuti oleh delegasi dari 44 negara, namun yang paling berperan dalam negosiasi pembentukanBank Dunia adalah AS dan Inggris. Tujuan awal dari dibentuknya Bank Dunia adalah untukmengatur keuangan dunia pasca PD II dan membantu negara-negara korban perang untukmembangun kembali perekonomiannya.

Sejak tahun 1960-an, pemberian pinjaman difokuskan kepada negara-negara non-Eropa untuk membiayai proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang, supaya negara yangbersangkutan bisa membayar kembali hutangnya, misalnya proyek pembangunan pelabuhan,jalan tol, atau pembangkit listrik. Era 1968-1980, pinjaman Bank Dunia banyak dikucurkankepada negara-negara Dunia Ketiga, dengan tujuan ideal untuk mengentaskan kemiskinan dinegara-negara tersebut. Pada era itu, pinjaman negara-negara Dunia Ketiga kepada BankDunia meningkat 20% setiap tahunnya.Peran Bank Dunia dalam Ekonomi dan Politik Global Rittberger dan Zangl (2006: 172) menulis, sejak tahun 1970-an Bank Duniamengubah konsentrasinya karena situasi semakin meningkatnya jurang perekonomian antaranegara berkembang dan negara maju. Pada era itu, seiring dengan merdekanya negara-negarayang semula terjajah, jumlah negara berkembang semakin meningkat. Negara-negaraberkembang menuntut distribusi kemakmuran (distribution of welfare) yang lebih merata dannegara-negara maju memenuhi tuntutan ini dengan cara menyuplai dana pembangunan dinegara-negara berkembang. Basis keuangan Bank Dunia adalah modal yang diinvestasikan oleh negara anggotabank ini yang berjumlah 186 negara. Lima pemegang saham terbesar di Bank Dunia adalahAS, Perancis, Jerman, Inggris, dan Jepang. Kelima negara itu berhak menempatkan masing-masing satu Direktur Eksekutif dan merekalah yang akan memilih Presiden Bank Dunia.Secara tradisi, Presiden Bank Dunia adalah orang AS karena AS adalah pemegang sahamterbesar. Sementara itu, 181 negara lain diwakili oleh 19 Direktur Eksekutif (satu DirekturEksekutif akan menjadi wakil dari beberapa negara). Bank Dunia berperan besar dalam membangun kembali tatanan ekonomi liberal pascaPerang Dunia II (Rittberger dan Zangl, 2006: 41). Pembangunan kembali tatanan ekonomiliberal itu dipimpin oleh AS dengan rancangan utama mendirikan sebuah tatananperdagangan dunia liberal. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dibentuk tatanan moneter yangberlandaskan mata uang yang bebas untuk dikonversi. Rittberger dan Zangl (2006: 43) menulis, “Perjanjian Bretton Woods mewajibkan negara-negara untuk menjamin kebebasan mata uang mereka untuk dikonversi dan mempertahankan standar pertukaran yang stabilterhadap DollarAS.” Lembaga yang bertugas untuk menjaga kestabilan moneter itu adalah IMF (International Monetary Funds) dan IBRD (International Bank for Reconstruction danDevelopment). IBRD inilah yang kemudian sering disebut “Bank Dunia”. Pendirian BankDunia dan IMF tahun 1944 diikuti oleh pembentukan tatanan perdagangan dunia melaluilembaga bernama GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) pada tahun 1947. Padatahun 1995, GATT berevolusi menjadi WTO (World Trade Organization). Meskipun tugas Bank Dunia adalah mengatur kestabilan moneter, namun dalamprakteknya, Bank Dunia sangat mempengaruhi politik global karena hampir semua negara didunia menjadi penerima hutang dari Bank Dunia. Sejak awal beroperasinya, Bank Duniasudah mempengaruhi politik dalam negeri negara yang menjadi penghutangnya. Penerima hutang pertama Bank Dunia adalah Perancis, yaitu pada tahun 1947, dengan pinjamansebesar $ 987 juta. Pinjaman itu diberikan dengan syarat yang ketat, antara lain staf dari BankDunia mengawasi penggunaan dana itu dan menjaga agar Perancis mendahulukan membayarhutang kepada Bank Dunia daripada hutangnya kepada negara lain. AS juga ikut campurdalam proses pencairan hutang ini. Kementerian Dalam Negeri AS meminta Perancis agarmengeluarkan kelompok komunis dari koalisi pemerintahan. Hanya beberapa jam setelahPerancis menuruti permintaan itu, pinjaman pun cair. Kebijakan yang diterapkan Bank Dunia yang mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi suatu negara, disebut SAP (Structural Adjustment Program). Bila negara-negaraingin meminta tambahan hutang, Bank Dunia memerintahkan agar negera penerima hutang melakukan “perubahan kebijakan” (yang diatur dalam SAP). Bila negara tersebut gagalmenerapkan SAP, Bank Dunia akan memberi sanksi fiskal. Perubahan kebijakan yang diaturdalam SAP antara lain, program pasar bebas, privatisasi, dan deregulasi. Karena adanya SAP ini, tak dapat dipungkiri, pengaruh Bank Dunia terhadap politikdan ekonomi dalam negeri Indonesia juga sangat besar, sebagaimana akan diuraikan berikutini.Kinerja Bank Dunia di Indonesia Bank Dunia telah aktif di Indonesia sejak 1967. Sejak saat itu hingga saat ini, Bank Dunia telah membiayai lebih dari 280 proyek dan program pembangunan senilai 26,2 milyar dollar atau setara dengan Rp243,725 triliun (dengan kurs Rp9.302 per USD). MenurutManaging Director The World Bank Group, Ngozi Okonjo (30/1/2008), pinjaman tersebut telah digunakan pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan energi, industri, danpertanian. Sementara yang sektor yang paling mendominasi selama 20 tahun pertama yakni infrastruktur yang pemberiannya kepada masyarakat miskin. Total hutang Indonesia kepada Bank Dunia adalah 243,7 Trilyun rupiah dan total hutang pemerintah Indonesia kepadaberbagai pihak mencapai 1600 Trilyun rupiah. Anggoro (2008) menulis, ada beberapa tugasBank Dunia di Indonesia. Pertama, memimpin Forum CGI. Aggota CGI (Consultative Groupmeeting on Indonesia) adalah 33 negara dan lembaga-lembaga donor yang dikoordinasikanoleh Bank Dunia. CGI “membantu” pembangunan di Indonesia dengan cara memberikanpinjaman uang serta bantuan teknik untuk menciptakan aturan-aturan pasar dan aktivitasekonomi liberal. Dalam hal ini, Bank Dunia bertugas menciptakan pasar yang kuat bagikepentingan negara-negara dan lembaga donor. Tugas kedua Bank Dunia adalah menyediakan hutang dalam jumlah besar,bekerjasama dengan Jepang dan ADB (Asian Development Bank). Tugas Bank Dunia yanglain adalah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan privatisasi dan kebijakan yangmemihak pada perusahaan-perusahaan besar. Dana hutang yang diberikan kepada Indonesia,antara lain dalam bentuk hutang proyek dan hutang dana segara. Hutang proyek adalah hutang dalam bentuk fasilitas berbelanja barang dan jasa secara kredit. Namun, sayangnya hutang ini justru menjadi alat bagi Bank Dunia untuk memasarkan barang dan jasa dari negara-negara pemegang saham utama, seperti Amerika, Inggris, Jepang dan lainnya kepada Indonesia. Hutang Dana SegarHutang dana segar bisa dicairkan bila Indonesia menerima Program Penyesuaian Struktural (SAP). SAP mensyaratkan pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan yangbentuknya, antara lain: 1. Swastanisasi (Privatisasi) BUMN dan lembaga-lembaga pendidikan 2. Deregulasi dan pembukaan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sector 3. Pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti: beras, listrik, pupuk4. menaikkan tarif telepon dan pos5. menaikkan harga bahan bakar (BBM) Besarnya jumlah hutang (yang terus bertambah) membuat pemerintah juga harus terusmengalokasikan dana APBN untuk membayar hutng dan bunganya. Sebagai illustrasi, dapatkita lihat data APBN 2004 dimana pemerintah mengalokasikan Rp 114.8 trilyun (28% daritotal anggaran) untuk belanja daerah, Rp 113.3 trilyun untuk pembayaran utang dalam danluar negeri (27% dari total anggaran), dan subsidi hanya Rp 23.3 trilyun (5% dari totalanggaran). Dari ketiga komponen anggaran belanja tersebut, anggaran belanja daerah dansubsidi masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp 2 trilyun dan Rp 2.1 trilyun.Sedangkan alokasi untuk pembayaran utang mengalami kenaikan sebesar Rp 14.1 trilyun. Komposisi dalam anggaran belanja negara tersebut mencerminkan besarnya beban hutang tidak saja menguras sumber-sumber pendapatan negara, tetapi juga mengorbankan kepentingan rakyat berupa pemotongan subsidi dan belanja daerah. Karena itu, meski Bank Dunia memiliki semboyan “working for a world free of poverty”, namun meski telah lebih dari 60 tahun beroperasi diIndonesia, angka kemiskinan masih tetap tinggi. Data dari BadanPusat Statistik tahun 2009, ada 31,5 juta penduduk miskin di Indonesia. Anggoro (2008), peneliti dari Institute of Global Justice, menulis, kerugian yang diderita Indonesia karena menerima pinjaman dari Bank Dunia adalah sebagai berikut.1. Kerugian dalam bidang ekonomi Indonesia kehilangan hasil dari pengilangan minyak dan penambangan mineral (karena diberikan untuk membayar hutang dan karena proses pengilangan dan penambangan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnational partner Bank Dunia).

Jebakan hutang yang semakin membesar, karena mayoritas hutang diberikan dengan konsesi pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan AS dan negara donor lainnya. Hutang yang diberikan akhirnya kembali dinikmati negara donor karena Indonesia harus membayar “biaya konsultasi” kepada para pakar asing, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para ahli Indonesia sendiri. Hutang juga dipakai untuk membiayai penelitian-penelitian yang tidak bermanfaat bagi Indonesia melalui kerjasama-kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas-universitas. s Bahkan, sebagian hutang dipakai untuk membangun infrastuktur demi kepentingan perusahaan-perusahaan asing, seperti membangun fasilitas pengeboran di ladang minyak Caltex atau Exxon Mobil. Pembangunan infrastruktur itu dilakukan bukan di bawah kontrol pemerintah Indonesia, tetapi langsung dilakukan oleh Caltex dan Exxon.2. Kerugian dalam bidang politik s Keterikatan pada hutang membuat pemerintah menjadi sangat bergantung kepada Bank Dunia dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus berkali-kali membuat reformasi hukum yang sesuai dengan kepentingan Bank Dunia. Hal ini juga diungkapkan ekonom Rizal Ramli (2009), ”Lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan sebagainya dalam memberikan pinjaman, biasanya memesan dan menuntut UU ataupun peraturan pemerintah negara yang menerima pinjaman, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial. Misalnya, pinjaman sebesar 300 juta dolar AS dari ADB yang ditukar dengan UU Privatisasi BUMN, sejalan dengan kebijakan Neoliberal. UU Migas ditukar dengan pinjaman 400 juta dolar AS dari Bank Dunia.” Cara kerja Bank Dunia dan lembaga-lembaga donor lainnya dalam menyeret Indonesia dan negara-negara berkembang lain ke dalam jebakan hutang,diceritakan secara detil oleh John Perkins dalam bukunya, “Economic Hit Men”. Perkinsadalah mantan konsultan keuangan yang bekerja pada perusahaan bernama Chas T. Main, yaitu perusahaan konsultan teknik. Perusahaan ini memberikan konsultasi pembangunan proyek-proyek insfrastruktur dinegara-negara berkembang yang dananya berasal dari hutang kepada Bank Dunia, IMF, dll. Bank Dunia sesungguhnya telah melanggar Piagam PBB yang menyebutkan, “toemploy international machinery for the promotion of the economic and social advancementof all peoples”. Dengan kata lain, Bank Dunia sebagai salah satu organ PBB mendapatkan mandat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa. Bank Dunia malahmemfokuskan operasinya pada penguatan pasar dan keuangan melalui ekspansi ekonomi perusahaan multinasional, dan membiarkan Indonesia selalu berada dalam jeratan hutang tak berkesudahan.

BAB III

PENUTUP
Kebijakan yang diambil pemerintah bila di telah secara jernih sebenarnya merupakan upaya untuk menekan laju pertumbuhan ekonomi secara sengaja, sadar dan dilakukan secara sistematis.
Kondisi kehadiran Dana Moneter Internasional dalam ikut membenahi ekonomi Indonesia yang di kecam banyak pihak karena di nilai bonafide oleh pelaku ekonomi Internasional sehingga mereka masih mau bertransaksi dengan Indonesia. Bila tidak ada dukungan IMF, Indonesia bisa dikucilkan dalam perdagangan Internasional, artinya ekonomi Indonesia akan kian terpuruk setelah tertimpa krisis moneter.
Kondisi makro ekonomi dunia yang sedang dilanda krisis apabila Indonesia ingin menarik investasi asing lewat proses provitasi BUMN ataupun divestasi bank-bank publik yang dilakukan oleh BPPN, maka Indonesia harus memberikan insentif lebih bagi para calon investor tersebut. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dilakukan secara sadar, sehingga harus dipikirkan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut dan jangan sampai Indonesia dijauhi oleh investor Internasional.
Disamping itu jika para pengusaha diberikan kesempatan untuk mendapatkan kredit maka dia akan berupaya berproduksi untuk menghasilkan keuntungan guna membayar utang dan membayar pajaknya. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah mendorong eksport nasional, terlebih lagi dalam kondisi dunia yang mengalami resesi seperti ini.
Oleh sebab itu diperlukan kebijakan yang berbeda terutama untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.